Sandinews.com–Ketua Komisi IV DPRD Tanggamus, Romzi Edy, mendesak keras Bupati Jalan Lurus, Moh Saleh Asnawi, segera turun tangan membantu perjuangan guru honorer murni.
Menurutnya, Saleh Asnawi sebagai orang nomor 1 di Bumi Begawi Jejama harus berani mengambil sikap untuk menyelamatkan hak-hak puluhan guru honorer murni.
Soal kendala aturan, dia menyarankan agar pemerintah setempat belajar dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berani membuat suatu regulasi untuk membantu guru honorer.
“Bupati harus berani ambil sikap karena ini berkaitan dengan hak-hak guru honorer murni. Pemkot Bandar Lampung dan Pemkab Pesawaran bisa, kenapa kita disini tidak bisa?
“Sekarang, Pemkab Tanggamus harus belajar dengan mereka yang berani ambil regulasi,” katanya, Senin (15/12/2025).
Romzy sendiri mengaku selama ini banyak menerima aspirasi dan curhatan dari guru honorer murni.
Menerima hal itu, dirinya mengatakan sebagai wakil rakyat sangat prihatin terhadap keadaan yang dialami para pahlawan tanpa tanda jasa di Tanggamus.
Tidak tinggal diam, berbagai langkah sudah dilakukannya untuk memperjuangkan nasib para guru honorer murni, seperti melakukan rapat dengar pendapat (hearing), serta berkomunikasi secara pribadi dengan perangkat daerah terkait.
Sayangnya, Politisi Gerindra itu merasa upayanya selama ini tidak dianggap sama sekali oleh Pemkab Tanggamus.
“Saya ini anak guru. Bapak saya ini guru. Saya tau betul keadaan guru. Saya sudah koordinasi dengan eksekutif. Mereka bilang tidak berani menumbur aturan dan mengambil resiko,”
“Kalau begitu, mestinya Pemkab Tanggamus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Pemprov Lampung, agar mengetahui bagaimana caranya supaya bisa menyelamatkan hak-hak guru honorer murni,” ujarnya.
Di penghujung kalimat, dirinya mendorong kuat Pemkab Tanggamus untuk segera mengupayakan nasib guru honorer murni agar bisa mendapatkan dana sertifikasi tahun depan.
Kata Romzi, Pemkab Tanggamus jangan hanya pandai bercakap tanpa disertai bukti nyata.
“Jangan selalu mengabaikan hal-hal kecil yang berkaitan dengan hak orang lain. Cuma omon-omon tanpa eksekusi,”
“Pemkab harus perjuangkan guru honorer murni ke tingkat pusat dan provinsi sampai benar-benar ada payung hukum yang membolehkan,”
“Bagaimana caranya guru honorer murni ini diusahakan hak-haknya. Jangan omo-omon doang,” tutupnya. (Denny)
