Sandinews.com–Kabid Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai BKPSDM Tanggamus, Mukti Antonny, berkeinginan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) dan uji sertifikasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) level 1.
Dia bilang, keinginan itu sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tanggamus dalam pengadaan barang dan jasa.
Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), menegaskan kewajiban bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, dan kelompok kerja, untuk memiliki sertifikat kompetensi PBJ.
Untuk itu, dirinya mengatakan dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat guna membahas lebih jauh mengenai rencana tersebut.
“Perpres 46 tahun 2025 mewajibkan PPK di setiap OPD memiliki sertifikat PBJ. Makanya saya akan berkoordinasi dengan ULP untuk menyelenggarakan bimtek barang dan jasa,” katanya, mewakili Kaban BKPSDM Tanggamus, Afrida Susanti, baru-baru ini.
Dia sendiri menyebut tidak banyak ASN di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Tanggamus yang mempunyai sertifikat PBJ level 1.
Dampaknya, kata Toni, perencanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup OPD banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu, dampak lainnya adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di OPD banyak yang tidak paham tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Susah kalo PPTK tidak paham. Ada tender, belanja modal langsung ke ULP tanpa memahami kebutuhan barang dan jasa di OPD. Dampaknya, perencanaan kebutuhan barang dan jasa di OPD banyak yang tidak sesuai,” ujarnya.
“Kalau punya sertifikat PBJ minimal dia paham mengenai tata cara pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barjas,” tambahnya.
Menurut Toni, kendati urusan pelatihan dan pengembangan kepegawaian adalah ranah BKPSDM, namun dia beranggapan mestinya ULP yang seharusnya lebih peka dalam urusan ini.
Sebab itu, dalam koordinasinya nanti, dirinya akan mendorong ULP untuk segera mengusulkan pengadaan bimtek dan pelatihan PBJ di setiap OPD ke BKPSDM.
“Alurnya, ULP mengusulkan pengadaan bimtek PBJ ke BKPSDM. Baru setelah itu BKPSDM akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” pungkasnya. (Denny)
