Sandinews.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanggamus berencana menggelar operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor, September mendatang.
Plt kepala Bapenda, Maradona, mengatakan operasi tersebut bakal digelar untuk kalangan internal dan eksternal.
Operasi Internal, katanya, menyasar bagi kendaran dinas (randis), dan kendaraan pribadi para pejabat serta pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah.
Sedangkan eksternal, disasarkan bagi warga masyarakat pengendara kendaraan bermotor.
Maradona berkata, rencana tersebut guna mengoptimalkan penerimaan opsen PKB.
“Salah satu langkah inovasi kami dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari opsen PKB,” katanya, Rabu (20/8/2025).
Dia menjelaskan, skema yang akan dijalankan dalam operasi kepatuhan internal, pihaknya bakal melibatkan inspektorat dan Dinas Perhubungan, guna memeriksa status pajak kendaraan bermotor para pejabat dan seluruh pegawai pemkab, baik randis maupun kendaraan pribadi.
Apabila ditemukan ada yang menunggak pajak, Maradona bilang bakal ditindak secara tegas oleh inspektorat.
“Semua randis pejabat, dan kendaraan pribadi para pegawai akan dicek oleh tim Bapenda dan inspektorat. Kami akan memastikan pajak kendaraan harus hidup,” ujarnya.
“Jika ada kendaraan yang mati pajak, maka inspektorat akan memberikan sanksi dengan membuat surat pernyataan untuk membayar tunggakan pajak,” tambahnya.
Ditanya apakah operasi kepatuhan internal juga akan menyasar kendaraan anggota DPRD, Maradona menjawab secara diplomatis.
Sambil tersenyum dia berujar, hal itu masih dalam pertimbangan.
“Nah, kalau untuk randis dan kendaraan anggota DPRD masih kita pertimbangkan ya perlu atau tidaknya. Nanti kita lihat saja,” ucapnya melebar senyum.
Adapun skema yang bakal diterapkan dalam operasi kepatuhan masyarakat, pihaknya bakal melibatkan Satlantas Polres Tanggamus, Jasa Raharja, Samsat, dan Dinas Perhubungan.
Rencananya, kata Maradona, operasi tersebut bakal digelar di 8 titik berbeda.
“Untuk lokasinya tentatif. Kita masih akan berkoordinasi dengan Satlantas,”
“Tapi, yang pastinya sebelum pemda menertibkan masyarakat, terlebih dahulu pemda harus menertibkan dirinya dulu. Kita harus taat membayar pajak,” pungkasnya. (Denny)
