Sandinews.com – Bupati Tanggamus, Moh Saleh Asnawi memimpin rapat Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) bersama Forkompinda di ruang rapat Bupati, Senin (6/7/2026).
Rapat itu bertujuan untuk menyatukan sinergi antara Forkopimda dalam mewujudkan kondisifitas Ipoleksosbudhankam tahun 2026 dengan budaya Kerja Jalan Lurus.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Tanggamus, Agung Setyo Utomo, Kapolres Tanggamus, AKBP Rahmad Sujatmiko, Dandim 0424, Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono, Kasi Datun Kejari, Andrian, Kepala BInda (Badan Intelijen Daerah) Wilayah Tanggamus, Fadhil, Sekdakab, Suaidi, Asisten beserta Kepala OPD.
Dalam paparan yang disampaikan Asisten I, Rully Runa Yuda, Pemkab Tanggamus melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah melakukan penguatan ideologi Pancasila dan karater kebangsaan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Telah Melakukan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada 7 Partai Politik dari 8 Partai Politik yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2024.
Melalui Satuan Polisi Pamong Praja Tanggamus bersama tim Bea Cukai telah melakukan razia rokok ilegal di sejumlah pasar tradisional.
“Sat Pol PP Tanggamus juga telah melakukan penertiban pedagang pasar Talang Padang dan Pasar Gisting, penertiban tambang ilegal di Gunung Batu Kecamatan Sumberejo, kontatering jembatan Kotaagung, penertiban baleho dan penertiban pedagang di wisata Pantai Muara Indah,” kata Rully.
Dia menambahkan, Pemkab Tanggamus telah berkoordinasi ke Kementerian Sosial RI dalam hal Ini Sentra Terpadu Inten Soeweno (STIS) melaksanakan penyaluran bantuan rehabilitasi sosial ahun 2026.
Dibidang pendidikan dan budaya, telah dilakukan identifikasi, pendataan dan dokumentasi terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) berupa Punden Berundak dan Arca Polinesia, memverifikasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Takhi Igol Saibatin dan sidang tim ahli Cagar Budaya.
Sementara, Ketua DPRD Tanggamus, Agung Setyo Utomo, mengatakan bahwa secara umum situasi politik di Kabupaten Tanggamus berjalan aman, baik, dan kondusif.
Adapun di bidang infrastruktur dan pinjaman pemerintah kepada PT. SMI, dia berharap ada komunikasi persuasif dan intensif yang lebih mendalam, tidak sekadar surat-menyurat formal antara Pemkab dan DPRD.
Sedangkan, untuk kebijakan yang dilakukan Pemda dalam penertiban di sejumlah pasar, dia menyarankan Pemda wajib menyiapkan solusi konkret serta sarana dan prasarana pengganti bagi pedagang yang ditertibkan.
“Contohnya fasilitas sederhana seperti pemasangan lampu pasar yang tata caranya dinilai masih kurang pas dan harus segera diselesaikan agar tidak memicu gejolak di masyarakat,” kata Agung.
Dia juga menyoroti konflik tambang pasir di Kecamatan Wonosobo dan Semaka, yang mulai mencuat kepermukaan. Menurut dia, Konflik tersebut melibatkan kepentingan warga lokal, baik dari sisi penambang maupun pengguna.
“Meskipun masalah perizinan tambang merupakan ranah atau wewenang Pemerintah Provinsi, Pemkab Tanggamus diharapkan tetap hadir di lapangan untuk memediasi dan memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak,” harapnya.
Sementara, Kapolres Tanggamus, menyampaikan bahwa telah terjadi saling klaim dilahan eks PT TI oleh masyarakat adat. Hingga saat ini pihaknya tengah menangani 6 laporan dari antar pihak yang terlibat.
Untuk menghindari terjadinya konflik, Polres Tanggamus telah melakukan pendekatan persuasif, mengimbau baik pelapor maupun korban untuk menunggu proses penyidikan yang sedang berjalan, serta menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak meluas.
Dia juga menyoroti kondisi, jembatan Way Kandis sudah melebihi umur idealnya yakni 50 tahun sedangkan usia jembatan Way Kandi sudah berusia 56 tahun.
Sebabitu, dia mengajak Dinas PU dan instansi terkait untuk memonitor kelanjutan rencana perbaikan dan pembangunan jembatan tersebut.
Disektor lalulintas, Kapolres menjelaskan bahwa Lakalantas kerap terjadi di jalur perbatasan Pugung hingga Tanjakan Sedayu, serta jalan kabupaten, dengan korban luka hingga meninggal dunia.
Adapun langkah cepat yang dilakukan Polres Tanggamus yakni memasang papan imbauan keselamatan di titik-titik rawan laka.
Dia juga meminta dukungan Pemkab baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan melalui forum rembuk pekon untuk mensosialisasikan tertib berlalu lintas.
“Pada tindakan hukum, Polres Tanggamus berhasil mengungkap kasus pencurian spesialis rumah kosong di wilayah Ulu Belu, kasus pembobolan kebun kopi, dan pembobolan toko,” ungkapnya
Pada Program Swasembada Bawang Putih, Kapolres mengatakan bahwa Kabupaten Tanggamus bersama Lampung Barat disebut langsung oleh Kapolri di depan Presiden, lantaran dinilai sukses mendukung program swasembada komoditas bawang putih nasional dan menekan angka impor.
“Uji coba penanaman perdana di Ulu Belu menunjukkan hasil positif, di mana sekitar 10-20% lahan sudah memasuki hari ke-77 dan siap panen dalam 15 hari ke depan. Program ini diharapkan dapat mendongkrak ekonomi kelompok tani setempat,” harapannya.
Ditempat yang sama, Dandim 0424 Tanggamus mengatakan bahwa pihaknya masih menemukan unggahan bernuansa SARA di media sosial yang memicu polarisasi opini dan potensi konflik antar umat beragama.
Menurut dia, hal itu disebabkan rendahnya literasi digital masyarakat yang mudah membagikan informasi tanpa disaring dan pengaruh ideologi ekstrem luar.
“Oleh sebab itu, melalui Babinsa dan unit Intelijen, Kodim aktif mengedukasi literasi digital serta memperkuat wawasan kebangsaan lewat komunikasi sosial di lapangan,” kata Dwi Djunaidi Mulyono.
Di sektor ekonomi, dia menemukan fluktuasi penurunan harga komoditas pertanian, keterbatasan infrastruktur, serta hambatan akses pasar bagi UMKM. Yang berdampak pada penurunan pendapatan petani, daya beli masyarakat melemah, dan pertumbuhan ekonomi daerah melambat.
Sebab itu, dia mengajak untuk mendorong diversifikasi komoditas, penguatan rantai pasok, serta mendukung langkah Pemda dalam hilirisasi dan pengolahan hasil pertanian.
Sementara, di sektor sosial yang berfokus pada Stunting dan MBG, dia menilai, stunting di Tanggamus masih berada di angka 18,6% pada balita, yang disebabkan oleh pola asuh yang salah, gizi tidak seimbang, dan keterbatasan layanan kesehatan.
Sebagai catatan dia menjelaskan bahwa Program MBG yang seharusnya menyasar pada balita dan ibu hamil dinilai belum sepenuhnya menuntaskan stunting, sehingga perlu adanya intervensi gizi spesifik serta pengawasan ketat agar program MBG tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Tanggamus, Moh Saleh Asnawi menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di wilayahnya tidak hanya berhenti diatas meja dan perlu dilakukan tindak lanjut.
Menurut dia, pemerintah harus mampu membedakan aktivitas masyarakat antara kebutuhan pribadi dengan kegiatan yang bersifat komersial.
“Kita harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi tentu ada batasannya. Kalau sudah bersifat komersial dan melanggar aturan, tentu harus ditindak sesuai ketentuan. Semua ini akan kita pelajari bersama agar ada solusi yang berpihak kepada masyarakat namun tetap sesuai aturan,” tegas Bupati.
Terpisah, Sekretaris Daerah, Suaidi mengatakan bahwa dari hasil rapat itu di sepakati untuk membentuk suatu wadah khusus yang berfungsi memperkuat jalur koordinasi antara jajaran eksekutif, legislatif, dan unsur Forkopimda lainnya.
Penuturan dia, melalui Badan Kesbangpol akan mengemas komunikasi melalui forum diskusi atau ngobrol santai, namun tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas demi membangun sinergi daerah.
Dia bilang, pertemuan rutin Forkopimda biasanya digelar per triwulan, namun pelaksanaannya akan tetap fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.
“Poin paling krusial bukan sekadar pertemuan formal, melainkan wujud nyata dari pelaksanaan hasil tujuan rapat Forkopimda tersebut,” kata Suaidi.
“Hasil kesepakatan akan diturunkan ke dalam wadah-wadah kecil yang dieksekusi langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis bersama jajaran teknis di bawah Forkopimda untuk merumuskan kerja sama di lapangan,” pungkasnya. (Teddi)
