Sandinews.com–DPRD Tanggamus menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR dan pihak kontraktor untuk menindaklanjuti hasil sidak di ruas Jalan Talang Padang–Sumanda.
Dalam sidak yang dilakukan oleh Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo bersama Wakil Ketua I M. Rangga Putra Hakim dan beberapa anggota DPRD pada Rabu, 4 November 2026, didapati sejumlah kerusakan pada proyek pengerjaan jalan tersebut, seperti keretakan pada rigid beton, badan jalan yang amblas, serta struktur beton yang tidak menggunakan tulangan besi.
Pekerjaan ruas jalan tersebut dilaksanakan CV Kalingga Jaya Shima dengan anggaran mencapai Rp9,39 miliar yang bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dipimpin Ketua DPRD Agung Setyo Utomo, rapat tersebut digelar di Ruang Sidang DPRD setempat, Jumat (13/11/2026). Rapat ini diikuti oleh Wakil Ketua II Irwandi Suralaga, Wakil Ketua III Bunyamin dan Ketua Komisi III Zulki Qurniawan, serta sejumlah anggota Komisi III.
Turut hadir pula Inspektur Daerah Tanggamus, Suhendar Zuber, Plt. Kepala Dinas PUPR Jon Novri, Sekretaris Inspektorat Gustam Apriyansah, beserta pejabat PUPR, Direktur CV Kalingga Jaya Shima, Rio Waldy, konsultan pengawas, dan konsultan perencana proyek.
Saat rapat, para wakil rakyat menyoroti buruknya kualitas pembangunan ruas Jalan Talang Padang–Sumanda.
Berbagai pertanyaan pun mereka lontarkan kepada Dinas PUPR, kontraktor, dan konsultan, terkait pelaksanaan proyek.
“Bagaimana perencanaannya sampai hasilnya bisa begini? Belum apa-apa jalan sudah retak-retak! Kenapa pengecoran jalannya tidak pakai besi tulangan, dan kenapa tidak dipelajari dulu seberapa berat aktivitas kendaraan warga di sana?” tanya Wakil Ketua DPRD Irwandi Suralaga.
Ia sangat menyayangkan rendahnya kualitas konstruksi jalan tersebut, mengingat proyeknya dibiayai dari dana utang. Dengan anggaran sebesar itu, ia menilai Dinas PUPR dan kontraktor seharusnya mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada temuan saat sidak.
“Kasihan rakyat Pak! Kenapa kualitas pembangunan Bapak seperti itu? Hal itu yang membuat kita sedih Pak. Kasihan rakyat yang menjadi dampaknya,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan Irwandi tersebut, kontraktor dan pengawas justru mengklaim bahwa pekerjaan mereka sudah sesuai spesifikasi, meskipun hasil di lapangan terlihat jelas bermasalah.
Situasi pun sempat menegang hingga salah satu perwakilan kontraktor, Aris, diusir dari ruangan. Tindakan tegas ini dilakukan karena ia memberikan keterangan yang bukan kewenangannya.
“Bukan dia kan konsultan teknisnya, Pak Direktur?” tanya Ketua DPRD kepada Direktur
CV Kalingga Jaya Shima, Rio Waldy.
“Bukan, Pak” jawab Rio.
“Kenapa kamu yang jawab? Silahkan keluar,” timpal Irwandi.
Anggota dewan yang hadir pun sangat menyayangkan sikap Aris tersebut. Menurut dewan, rapat ini digelar bukan untuk mencari kesalahan atau pembenaran, melainkan untuk mencari solusi memperbaiki kualitas jalan demi kepentingan masyarakat.
Saat ditanya kembali oleh pimpinan DPRD mengenai mutu konstruksi jalan yang sedang dikerjakan, konsultan pengawas, Holi Paundra, sempat berdalih soal metode pelaksanaan pembangunan. Namun, Holi akhirnya mengakui bahwa hasil pekerjaan di lapangan memang kurang maksimal dan layak dibongkar.
“Kenapa tidak disamakan kualitas pekerjaannya dengan yang di Provinsi?” tanya Irwandi.
“Kalau disamakan, kita gak bisa sampai efektif sepanjang ini Pak, 1.900 meter,” jawab Holi.
“Kita mau ngejar panjang atau kualitas?” tanya Agung.
“Ngejar keduanya Pak. Kualitas bagus, panjang juga dapat Pak,” jawabnya.
Menurut kamu, hasil yang sekarang ini bagaimana? Tercapai, tidak?” tanya Irwandi lagi.
Pertanyaan tersebut membuat Holi terdiam, sebelum akhirnya ia mengakui bahwa secara kasat mata, kualitas pembangunan jalan yang diawasinya memang tidak bagus.
“Kalau kualitas secara kasat mata, enggak,” kata Holi.
Tidak hanya mempertanyakan kualitas pembangunan, Irwandi juga menanyakan isu setoran proyek kepada Dinas PUPR dan kontraktor. Namun, pihak kontraktor membantah adanya setoran dalam proyek tersebut.
Berdasarkan hasil rapat, DPRD memutuskan untuk meminta pihak kontraktor membongkar jalan yang rusak serta meningkatkan kualitas pekerjaan pada sisa waktu pembangunan.
“Hasilnya ada beberapa tadi yang disampaikan. Ada segment-segment tertentu yang memang harus dibongkar. Kemudian karena ini masih sekitar empat puluh persen progressnya, ke depan sisa enam puluh persen kita harus awasi betul baik dari Dinas PUPR, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan DPRD, akan mengawasi hal ini,” pungkas Mas Agung. (Denny)






