Sandinews.com–Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis se-Indonesia menggelar aksi damai di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Perwakilan aliansi kemudian diterima untuk audiensi oleh beberapa anggota Komisi II DPR RI, yaitu Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong, serta dua anggota komisi, Ujang Bey dan Ahmad Irawan.
Dalam audiensi, mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk: (1) Memberikan kepastian tertulis pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu; (2) Mewujudkan pengangkatan secara serentak mulai 1 Januari 2027 tanpa diskriminasi jabatan; serta (3) Transparan dalam regulasi, skema, dan alokasi anggaran.
Terkait hasil audiensi, Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Tanggamus, Sarjiyo, menyampaikan bahwa terdapat tiga kesepakatan dari audiensi bersama Komisi II DPR RI:
1. DPR RI akan mengawal peralihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
2. PPPK penuh waktu memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS.
3. Gaji pokok ditanggung oleh APBN.
Dikatakan Sarjiyo, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Bahtra Banong dan perwakilan Aliansi PPPK Teknis Indonesia, Anton Hartanto.
“Alhamdulillah, aspirasi kami diterima oleh Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan, cita-cita kami untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu bisa terwujud,” ujar Sarjiyo, usai aksi.
“Tolong kami, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menpan-RB, dan BKN! Bantu kami, rakyat kecil yang sudah puluhan tahun mengabdi di daerah. Kami berharap awal Januari kami bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Bantu kami Pak,” pungkas Sarjiyo. (Denny)






